Seruyan Menuju Kota Layak Anak

KUALA PEMBUANG – Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah, maka dari itu acara Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) di selenggarakan di Kabupaten Seruyan. Bertempat digedung serba guna Kuala Pembuang, acara Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak dibuka secara resmi oleh Bupati Seruyan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Hj. Rusnah, M.Pd. Selasa (13/11). Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan tersosialisasinya program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Seruyan, membentuk strategi pelaksanaan PHA di Kabupaten Seruyan sehingga menjadi Kabupaten yang layak anak dan membentuk gugus tugas Kabupaten Seruyan layak anak.

Dalam sambutan Bupati Seruyan menyampaikan bahwa pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan mengadopsi empat prinsip pembangunan anak, yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi Anak, (3) hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat Anak. Bebertapa peraturan perundang-undangan juga telah ditetapkan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan anak di Indonesia, misalnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, perlindungan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak. Pembanguanan anak merupakan isu pembangunan lintas program (cross-cutting issues) sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kebiajakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu kebiajakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada di kabupaten/kota secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Ada 31 indikator kota layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yaitu anak mempunyai hak

  • untuk : Bermain, Berkreasi, Berpartisipasi, Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, Bebas beragama, Bebas berkumpul, Bebas berserikat, Hidup dengan orang tua, Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
  • untuk mendapatkan : Nama, Identitas, Kewarganegaraan, Pendidikan, Informasi, Standar kesehatan paling tinggi, Standar kehidupan yang layak.
  • untuk mendapatkan perlindungan : Pribadi, Dari tindakan/ penangkapan sewenang-wenang, Dari perampasan kebebasan, Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi, Dari siksaan fisik dan non fisik, Dari Penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking, Dari eksploitasi sesksual dan keguanaan seksual, Dari eksploitasi/ penyalahgunaan obat-obatan, Dari eksploitasi sebagai pekerja anak, Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, Khusus dalam situasi genting/ darurat, Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur, Khusus jika mengalami konflik hukum, Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Dikelompokkan menjadi 5 kluster Hak Anak (Konvensi Hak Anak) yaitu :

  1. Hak Sipil dan Kebebasan.
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
  5. Perlindungan khusus.

Pemahaman dan kesadaran dalam menciptakan KLA harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja dibidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia usaha, tokoh masyarakat pemerhati hak anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Seruyan akan sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian dan kerjasama seluruh pamangku kepentingan disetiap tingkatan pemerintahan dengan pimpinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memeliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia, yang mulai sejak usia dini. Peran pemerintah Kabupaten Seruyan di bidang pembuatan kebiajakn adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosail budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap provinsi berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

(my/foto:zey)