Seruyan Anti Hoax “Saring Dulu Sebelum Sharing”

KUALA PEMBUANG – Bertempat di halaman kantor Bupati Seruyan apel gabungan yang diselenggarakan setiap bulannya pada tanggal 17,  bulan ini ada yang berbeda. Dipimpin oleh Kapolres Seruyan AKBP Nandang Mu’min Wijaya, apel gabungan diisi dengan deklarasi anti Hoax dan anti Isu SARA, Senin (19/3).

Pada kegiatan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bersama – sama menyatakan ikrar untuk : “Anti Terhadap Berita HOAX dan ISU SARA, Berperan Aktif Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bahaya Penyebaran Berita HOAX dan ISU SARA, Mendukung Upaya POLRI Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Berita HOAX dan ISU SARA”. Pada sambutannya, Kapolres menghimbau kepada seluruh ASN agar tidak mudah terprovokasi terhadap berita – berita hoax maupun berita – berita yang mengandung isu SARA. Karena dapat merugikan masyarakat sebab dapat memecah belah persaudaraan, persatuan dan kesatuan. “Mari bersama – sama menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentaj Tahun 2018”.

Diera globalisasi, perkembangan teknologi semakin pesat terutama teknologi informasi. Peran teknologi informasi semakin penting, baik untuk kepentingan individu, bisnis maupun pemerintahan. Disisi lain, teknologi informasi membuka peluang terjadinya bntuk – bentuk kejahatan baru (cybercrime) yang lebih canggih dibandingkan kejahatan konvensional, seperti carding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersquanting, pornografi, perjudian online dan penyebaran berita bohong (HOAX). Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, potensi penyebaran berita bohong (HOAX) di media sosial pun semakin semakin meningkat. Penggunaan jumlah telepon seluler di Indonesia sudah melebihi jumlah penduduk, itu artinya informasi sudah membanjiri masyarakat Indonesia.

Kepada seluruh ASN di Kabupaten Seruyan harus lebih berhati – hati, dimana diera tsunami informasi yang mana informasi fiktif dapat mengaburkan fakta. Terlebih lagi informasi HOAX ini muncul bersamaan dengan isu – isu politik dan Pilkada. Jangan sampai, gara – gara HOAX, nama baik dan harga diri seseorang dapat tercemar dan walhasil konflik kepentingan akan muncul dan meresahkan kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu diingat kembali, bahwa membuat maupun menyebarkan berita – berita negatif atau HOAX, dapat dikenakan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan ancaman hukuman bisa mencapai empat tahun penjara atau denda Rp. 250 Juta, dan himbauan kepada seluruh ASN untuk bijak dan cerda dalam bertikar informasi, Saring Dulu Sebelum Sharing. Seiring denga terbitnya surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pengawasan Netralitas Pengawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, Pemilihan Legeslatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Aturan netralitas ASN dalam menghadapi pemilihan kepala daerah tahun ini semakin ketat. Unggahan – unggahan konten yang menyangkut Pilkada seperti foto, memberikan komentar, bahkan menyukai unggahan berbau Pilkada pun akan menjadi sasaran sanksi untuk ASN. Kedepan, ASN harus lebih berhati – hati, ASN harus tetap sebagai pegawai yang profesional. Dan ASN Kabupaten Seruyan akan memahami aturan tersebut. Dan pada prinsipnya, Pilkada adalah upaya pemerintah untuk menjaga netralitas, maka dari itu kepada struktur pemerintahan seperti ASN, Polri serta TNI, mari bersama – sama selalu menjaga netralitas tersebut.

(my/foto:zey)