Rakor pendapatan daerah

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah tercermin dari besarnya kontribusi terhadap pendapatan daerah , sehingga dari besarnya kontribusi tersebut dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan rumah tangganya. Hal tersebut sejalan dengan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat umum.

Bertempat di Aula Kantor Badan Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Daerah selasa 02 Oktober, Sekretaris Daerah Drs. Haryono, MM membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penetapan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Se – Kabupaten Seruyan. Dalam sambutan tertulis Bupati Seruyan, yang dibacakan sekretaris daerah pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 28 september tahun anggaran 2018 dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 104.149.851.939,18 (Seratus Empat Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Delapan Belas Sen), baru terealisasi sebesar Rp. 64.037.189.097,44 (Enam Puluh Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Sen) atau 61,49 % dan target pendapatan daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.112.473.041.177,71 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Satu Sen). Beliau mengharapkan kepada seluruh kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan agar bisa mendukung target dimaksud dan untuk dapat bekerja keras menggali potensi dan merealisasikan terget yang akan ditetapkan. Dalam kegiatan rapat ini Bupati juga menghimbau khususnya untuk SKPD yang realisasinya masih kurang memadai agar dapat memacu penerimaannya secara optimal sesuai target yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan untuk SKPD yang telah memenuhi target lebih dari 60 % Bupati ucapkan terima kasih dan penghargaan atas pencapaiannya.

Dalam rangka upaya untuk peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menitikberatkan pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

  1. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
  2. peningkatan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah
  3. peningkatan peran dan fungsi SKPD sebagai ujung tombak pelayanan publik
  4. peningkatan sinergitas koordinasi melalui kerjasama dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta instansi terkait.

Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan sebagai sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Karena itu, Bupati juga menambahkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan kerjasama semua pihak yaitu seluruh perangkat daerah baik Camat, Kepala Desa dan Instansi Vertikal diantaranya BPI dan PPAT untuk meningkatkan perannya dan lebih proaktif dalam mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak BPHTB, “pintanya. (HFJ)