Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang – Dalam rangka mensukseskan pilkada serentak tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019 melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) digelar rapat koordinasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Seruyan 2018 pada Kamis (01/03/2018). Bertempat di aula Bappeda Seruyan, rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Drs. Haryono, MM dan dihadiri oleh unsur FKPD Seruyan serta peserta rakor terdiri dari seluruh camat, lurah dan kades se-Kabupaten Seruyan.

Sekda Seruyan dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini. Setelah rapat ini diharapkan kepada camat, lurah dan kepala desa agar secara maksimal mamfasilitasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan bagi warga yang belum memilik KK, KTP, Akta Kelahiran dan yang belum terekam KTP elektronik serta dokumen kependudukan lainnya terutama bagi pemilih pemula untuk menghadapi pilkada 2018, pilpres dan pileg 2019.

Salah satu kunci utama terselenggaranya pilkada serentak secara sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini. Rakor ini mengambil tema “Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Menuju Sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019”. Adapun narasumber rakor ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalteng, Kepala Disdukcapil Kabupaten Seruyan, Ketua KPU dan para eselon III pada Disdukcapil Kabupaten Seruyan.

Diharapkan melalui rakor ini dapat menyamakan persepsi secara utuh dan mendalam antara para camat, lurah dan kepala desa dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2018 dan pemilu tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penyiapan data kependudukan dan KTP Elektronik.

Dalam rakor ini sekaligus dilakukan pencanangan Gerakan Indonesia sadar Administrasi Kependudukan (Adminduk) agar pelaksanaan program dan kegiatan administrasi  kependudukan serta perkembangan pemanfaatan database kependudukan secara nasional dapat terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional. (nrl/zey)