DPMTSP -PELATIHAN IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE

Kegiatan Uji Publik (ekspose) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Seruyan dilaksanakan di Aula BAPPEDA  Kabupaten Seruyan pada 20/11/2017. Peserta Uji Publik (ekspose) Rencana Umum Penanaman Modal ini diikuti oleh Pejabat dari DPMPTSP Propinsi Kalimantan Tengah, Pejabat yang ditunjuk dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Seruyan yang terkait, Camat se Kabupaten Seruyan dan para pelaku usaha yang ditentukan. Untuk mengimplementasikan penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan efisien tersebut, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana arah kebijakan penanaman modal adalah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintah perlu menetapkan peraturan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPM meliputi Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, arah kebijakan penanaman modal serta peta panduan (road-map) dan implementasi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/ Kota.

Pada saat ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan rancangan akhir rencana umum penanaman modal kabupaten seruyan yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih terarah dan terpadu dengan pemanfaatan potensi yang ada di kabupaten seruyan hingga tahun 2025 dengan tujuan mendapatkan masukan, koreksi, sumbang saran dan pemikiran dari berbagai pihak sehingga diperoleh sinergitas, konsistensi dan keterpaduan  arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal,  baik yang tertuang dalam dokumen RUPM kabupaten seruyan, RUPM propinsi kalteng maupun rump nasional, tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dan dapat mengakomodir kepentingan seluruh sektor terkait. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan akhir naskah rencana umum penanaman modal Kabupaten Seruyan yang nantinya akan ditetapkan dengan peraturan bupati seruyan guna dijadikan acuan dan pertimbangan serta bahan kajian bagi kalangan dunia usaha dalam memutuskan untuk berivestasi di kabupaten seruyan maupun bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pe  nanaman modal.(dpmptsp/nrl)