Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD tersebut memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai beserta strategis yang akan ditempuh dalam melaksanakan untuk keberhasilan pencapaiannya dalam periode 2013-2018.

Selanjutnya untuk mengetahui sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut telah dapat memenuhi harapan masyarakat, maka perlu dilaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Melalui dokumen perjanjian kinerja yang baik akan diperoleh suatu pertanggungjawaban yang transparan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Kami menyadari pada Dokumen Perjanjian Kinerja ini masih terdapat kekurangan, kesalahan serta kelemahan, oleh karena itu kami selalu membuka diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa akan datang.

Akhir kata kepada seluruh jajaran Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan mendasarkan pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Sehingga Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat segera terwujud sebagaimana harapan kita semua.

Kuala Pembuang, Maret 2016

ttd-dar